Venezuela & Mitos Tata Dunia Global Preseden Intervensi Kemanusiaan di Sejarah Islam Dikeluarkan oleh: Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI)

Pendahuluan: Venezuela sebagai Cermin Dunia

Intervensi Amerika Serikat terhadap Venezuela baru baru ini bukan sekadar peristiwa geopolitik regional. Ia adalah cermin besar yang memantulkan kondisi nyata tata dunia modern: dunia yang mengaku menjunjung hukum internasional, kedaulatan negara, dan solidaritas global, tetapi pada saat genting justru memperlihatkan watak kekuasaan telanjang. Dalam satu episode, prinsip non-intervensi dilanggar, kedaulatan negara dikesampingkan, dan mekanisme multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi penonton. Kasus Venezuela ini bukan anomali, melainkan gejala dari krisis struktural tatanan global yang telah lama dibangun di atas mitos, bukan keadilan.

1. Kedaulatan Negara dan Standar Ganda Global

Piagam PBB secara eksplisit menegaskan prinsip kedaulatan negara dan larangan penggunaan kekuatan. Namun praktik internasional menunjukkan bahwa prinsip ini bersifat selektif. Negara-negara kuat dapat menafsirkan ancaman, hukum, dan moralitas secara sepihak, sementara negara-negara lemah dipaksa tunduk. Dalam kasus Venezuela, legitimasi intervensi

dibangun melalui:

•Tuduhan kejahatan transnasional (perdagangan narkotika illegal dan “narco- terrorism” ke AS),

•Klaim ancaman terhadap stabilitas regional (menentang politik luar negeri AS),

•Narasi penyelamatan demokrasi dan HAM (mengatasi krisis ekonomi Venezuela yang dikaitkan dengan politik sejak era Hugo Chavez).

Namun pertanyaan mendasarnya tetap: siapa yang memberi mandat pada satu negara untuk bertindak sebagai hakim global?

Jika setiap negara kuat merasa berhak melakukan intervensi atas nama moralitas versi mereka sendiri, maka hukum internasional berubah menjadi alat politik, bukan penjaga keadilan.

Dan semua orang tahu, bahwa motif Amerika Serikat sebenarnya adalah minyak! Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia. Namun dia dikuasai oleh rezim yang tak ramah pada Amerika serta anti Israel. Venezuela juga pengekspor energi terbesar bagi Tiongkok. Maka inilah alasan sebenarnya: Geopolitis.

Pengimpor utama minyak Venezuela.

Cadangan minyak terbukti negara-negara di dunia.

2. Amerika Latin dan Jejak Historis Intervensi

Intervensi di Venezuela juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Amerika Latin sebagai kawasan intervensi. Dari Guatemala, Chili, Panama, hingga Nikaragua, pola yang sama terus berulang:

intervensi dibungkus retorika, tetapi berujung pada ketergantungan dan ketidakstabilan.

Doktrin Monroe yang dulu terang-terangan kini berubah bentuk menjadi liberal interventionism.

Esensinya tetap: wilayah tertentu dipandang sebagai ruang pengaruh sah kekuatan besar. Venezuela hanyalah bab terbaru dari cerita lama.

3. Runtuhnya Mitos “Family of Nations” dan Ilusi PBB

Salah satu fondasi ideologis tata dunia modern adalah gagasan “Family of Nations”—bahwa semua negara adalah anggota keluarga global yang setara dan diatur oleh hukum bersama melalui PBB.

Namun realitasnya:

•Dewan Keamanan itu oligarkis dengan hak veto,

•Keputusan strategis sering dibuat di luar PBB,

•PBB sering hanya pelegitimasi pasca-kejadian.

custum Perlengkapan MBG, Cafe, Resto, Rumah, Hotel, Kantor, Dll

Kasus Venezuela menegaskan bahwa PBB bukan otoritas moral global, melainkan arena kompromi kekuatan. Jika benar dunia adalah “keluarga”, maka tidak masuk akal satu anggota keluarga boleh menghukum anggota lain dengan kekuatan senjata tanpa proses hukum yang setara. Dengan demikian, “Family of Nations” lebih tepat disebut mitos normatif yang menutupi hierarki global.

4. Dilema Non-Intervensi: Pelajaran Khmer Merah

Namun kritik terhadap intervensi tidak boleh jatuh pada ekstrem sebaliknya: non-intervensi absolut. Kasus Kamboja di era Khmer Merah (1975–1979) menjadi pengingat keras bahwa pembiaran juga bisa menjadi kejahatan. Dalam waktu singkat, sekitar dua juta manusia dibantai oleh rezimnya sendiri. Dunia terlambat bertindak, terjebak dalam kalkulasi geopolitik. Prinsip non-intervensi, ketika diterapkan tanpa nurani, justru melindungi genosida. Hal yang mirip terulang di wilayah Palestina yang diduduki entitas Zionis Israel. Ratusan resolusi PBB tidak berguna, karena justru selalu diveto AS. Maka persoalannya bukan “intervensi atau tidak”, melainkan intervensi macam apa, oleh siapa, dan dengan tujuan apa.

5. Islam: Non-Intervensi Bukan Prinsip Absolut

Islam tidak mengenal non-intervensi absolut. Islam juga tidak membenarkan agresi dan penjajahan. Posisi Islam berada di tengah: intervensi adalah pengecualian moral, bukan instrumen politik rutin. Al-Qur’an menegaskan:

“Dan mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang tertindas…”(QS. An-Nisa: 75.

Ayat ini tidak membedakan korban berdasarkan kewarganegaraan atau geopolitik. Ukurannya adalah kezaliman yang nyata dan sistemik.

Dengan demikian, Islam menolak dua ekstrem:

1. Intervensi oportunistik berbasis kepentingan,

2. Pembiaran atas kejahatan kemanusiaan atas nama

kedaulatan.

6. Preseden Historis: Amuriyah dan Krim

Berbeda dengan konsep humanitarian intervention modern yang baru dirumuskan abad ke-20, sejarah Islam mencatat preseden nyata intervensi kemanusiaan bermotif moral, bukan ekonomi.

a. Amuriyah (838 M)

Ketika warga Muslim di Amuriyah (wilayah Bizantium) ditawan dan disiksa, jeritan “Wa Mu‘tasimah!” sampai ke Khalifah Al-Mu‘tasim. Responsnya bukan sekadar kecaman diplomatik, melainkan ekspedisi militer untuk menghentikan kezaliman.

Yang penting dicatat:

•Tidak ada kolonisasi ekonomi,

•Tidak ada eksploitasi sumber daya,

•Tidak ada pemaksaan agama massal.

Tujuannya jelas: menegakkan kehormatan manusia dan memberi pesan bahwa kezaliman tidak boleh dibiarkan.

b. Semenanjung Krim

Dalam konteks Krim, Khilafah Utsmaniyah berupaya melindungi Muslim Tatar dari penindasan Kekaisaran Rusia. Upaya ini meliputi diplomasi, perlindungan

pengungsi, dan perlawanan militer terbatas.

Sekali lagi, motifnya bukan ekonomi. Krim tidak dijadikan koloni eksploitasi. Intervensi ini berangkat dari tanggung jawab moral negara terhadap komunitas tertindas.

7. Membandingkan dengan Intervensi Modern

Jika dibandingkan secara jujur, terdapat perbedaan mendasar antara intervensi Barat modern dan intervensi Negara Islam di masa Khilafah.

Dikeluarkan oleh:

Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI)