MUI Minta Pemerintah Kaji Ulang Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace

Poto:Ist

MUI Minta Pemerintah Kaji Ulang Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace

TANGERANG SELATAN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk meninjau kembali keterlibatan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace. MUI menilai keikutsertaan tersebut tidak mencerminkan sikap tegas Indonesia dalam membela perjuangan rakyat Palestina.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menyebut keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace sebagai langkah yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dijunjung Indonesia.

“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” ujar KH Cholil Nafis melalui akun X pribadinya, sebagaimana dikutip MUI Digital, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, forum Board of Peace digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan melibatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai anggota. Sementara itu, Palestina tidak dilibatkan sama sekali dalam forum tersebut. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan komitmen Indonesia yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Selain aspek politik, MUI juga menyoroti adanya kewajiban biaya keanggotaan yang harus ditanggung Indonesia. Hal ini dinilai semakin memperkuat alasan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap manfaat dan dampak keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional tersebut.

Senada dengan itu, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menilai Board of Peace sebagai bentuk neokolonialisme yang dikemas dalam narasi perdamaian. Ia menegaskan bahwa persoalan Palestina bukan konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak, serta pelanggaran hukum humaniter internasional yang terus berlangsung.

MUI menolak konsep perdamaian yang tidak berbasis keadilan dan tidak menjadikan penghentian pendudukan Israel sebagai syarat utama. MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan Indonesia tanpa sikap tegas berpotensi melemahkan posisi moral Indonesia di mata dunia.

Dalam pandangan MUI, perdamaian sejati hanya dapat terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Oleh karena itu, MUI mendesak pemerintah untuk bersikap lebih tegas dan konsisten dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, termasuk dalam keikutsertaan di forum-forum internasional.

Sumber: MUI Digital & pernyataan resmi MUI