Tunjangan Pensiun DPR Digugat, MK Gelar Sidang Uji Materi UU Hak Keuangan Pejabat Negara

Ist

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan publik setelah menggelar sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang mengatur hak keuangan pejabat negara, Selasa (20/1). Salah satu poin yang dipersoalkan dalam sidang tersebut adalah tunjangan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR, yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan.

Dalam persidangan, pemohon menilai aturan tersebut memberikan perlakuan istimewa kepada pejabat negara, khususnya anggota DPR, dibandingkan dengan masyarakat umum yang harus memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh jaminan pensiun. Kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan semangat kesetaraan dalam sistem jaminan sosial nasional.

Seorang saksi fakta bernama Tri Stiawan turut memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Ia menyatakan bahwa pemberian pensiun seumur hidup kepada anggota DPR berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan mencederai prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan kesenjangan antara pejabat negara dan rakyat.

Selain aspek keadilan, persoalan beban anggaran negara juga menjadi sorotan. Dana yang dialokasikan untuk tunjangan pensiun DPR dinilai cukup besar dan berpotensi membebani keuangan negara dalam jangka panjang. Saksi dan pemohon menilai anggaran tersebut akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk sektor yang berdampak langsung pada masyarakat luas, seperti pembiayaan pendidikan tinggi.

Sidang uji materi ini menunjukkan masih adanya perdebatan publik terkait kebijakan hak keuangan pejabat negara. Putusan Mahkamah Konstitusi nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pengelolaan anggaran negara yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.

#MahkamahKonstitusi
#SidangMK
#UjiMateri
#PensiunDPR
#HakKeuanganPejabat
#KeadilanSosial
#AnggaranNegara
#PendidikanTinggi
#BeritaNasional
#JurnalismeWarga
#MediaOnline